KKN PM UNIROW 2017 - DESA PLANDIREJO

Sebanyak 1065 Mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, telah mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN), bertempat di Pendopo Kridho Manunggal, Selasa (25/7/2017).
KKN yang merupakan mata kuliah wajib tersebut bertemakan Pemberdayaan Masyarakat, yang akan diimplementasikan oleh mahasiswa kepada lingkungan sekitar.
Rektor Unirow, Supiana Dian Nurtjahyani mengatakan, KKN kali ini memang temanya adalah pemberdayaan masyarakat, berbeda dengan tema sebelumnya. Sebab, universitas mengharap agar mahasiswa bisa memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap tempat atau lingkungan yang menjadi lokasi KKN.

"Ada 1065 Mahasiswa yang siap mengabdikan diri untuk masyarakat, semoga para mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmunya," ujarnya saat sambutan.
Dian begitu sapaan akrabnya, selama ini memperhatikan, bahwa masih banyak kesenjangan yang terjadi di Kabupaten yang berjuluk Bumi Wali ini. Diantaranya persoalan kemiskinan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan adanya masalah yang sangat kompleks tersebut, Dian berharap mahasiswa bisa memberikan buah pemikirannya kepada masyarakat setempat, agar bisa ikut mengurangi angka kesenjangan yang ada.

"Angka kemiskinan ini cukup tinggi, berdasarkan data posisinya 5 terbesar di Jawa Timur, begitupun dengan SDM dalam
 hal ini buta aksara," pungkasnya.
Pada KKN tahun ini, mahasiswa akan disebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatnya selama menimba ilmu di kampus.

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa,"ujarnya.

Karena itu, kata dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

"BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya,” imbuhnya.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, dari blusukannya ke desa-desa yang memiliki BUMDesa, mereka sudah merasakan sendiri manfaatnya bagi peningkatan kas desa dan kesejahteraan warganya.

“Seperti desa Pagedangan yang BUMDesnya mengelola sentra kuliner dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang bisa menampung sampah dari 1.000 rumah tangga di Desa Pagedangan, juga BUMDes Karya Mandiri Cibodas Kabupaten Bandung yang memiliki jenis-jenis usaha di bidang air, sewa gedung olahraga/gedung serbaguna dan pengelolaan kios desa," papar Marawan.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMdes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan Bumdes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMdes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDes.

Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes.
Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Jenis usaha dalam BUMDES diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1.      Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDES yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntunggan yang besar.

2.      Bisnis Uang

BUMDES menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3.      Bisnis Penyewaan

BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4.      Lembaga Perantara

BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5.      Trading/perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6.      Usaha Bersama

BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.
Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterkan rakyat indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undnag-Undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada yang paling bawah. Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memang merupakan sesuatu yang istimewa. Keistimewaan Undang-Undang Desa tersebut antara lain sebagai berikut:

1.    Desa akan mendapat dana milyaran rupiah secara langsung Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi dana Desa minimal akan diglontorkan secara langusung ke desa sekelomok 10 % dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana miliyaran rupiah untuk kemajuan desa. Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sujatmiko, menyatakan jumlah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” Sepuluh persen bukan di ambil dari dana transfer daerah.” Kata Budiman. Artinya, kata Budiman dana sekitar Rp 104,6 miliar per tahun per desa. “ Tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan “ ujarnya. Dana itu, kata Budiman diajukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang angggotanya merupakan wakil dari pendidik desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. “ Mereka bersidang minimal setahun sekali,” ujar Budiman.

2.    Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan jelas. Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Passal 66 penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan pengajian berupa gaji tetap setiap bulan. Penggajian kepala desa dan perangkat desa tersebut berdasarkan dari dana perimbangan APBN. Selain itu kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.

3.    Wewenang Kepala Desa
Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 72, dimana kepala desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing. Namun demikian, diharapakan para kepala desa menjalankan semua semua tugasnya tanggung jawab yang lebih besar atas kewenangan yang diberikan.

4.    Masa Jabatan Kepala Desa Bertambah
Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 39 masa jabatan kepala desa saat ini adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara bertutut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sama yaitu dapat menjabat sebanyak-banyaknya 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pada undang-undang sebeblumnya hanya dapat menjabat sebanyak-banyak 2 kali masa jabatan.

5.    Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai Fungsi yang Lebih Mendalam.
Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: